EDITORIAL: Wakaliwood Suburkan Demokrasi Medium Sinema‏

507749308_640

Ilustrasi: vimeo.com

Soal industri kita pasti sudah tahu Hollywood dan Bollywood. Nama industri film itu disematkan kepada Amerika Serikat dan India. Film adalah kantong devisa negara mereka. Akan tetapi, tinggalkan sejenak dua negara itu, kalian pernah dengar Wakaliwood? Saya juga baru dengar sebenarnya.

Nah, Wakaliwood ini mencuri perhatian saya ketika menonton video promo mereka untuk untuk crowdfunding Kickstarter, yang cuma menargetkan $ 160 US. Awalnya, ini seperti video Youtube Artist pada umumnya yang menjual kekonyolan tanpa ampun. Teknis yang berantakan, cerita ugal-ugalan pun aksi-aksi yang mengerenyitkan dahi adalah beberapa penyebabnya.

Namun rupanya, setelah melihat di balik layar produksi film dari Wakaliwood tersebut, perspektif saya berubah. Film ini dibuat secara kolektif oleh sebuah kampung di Uganda bernama Kampala, nampak lingkungan yang gersang dan menyimpan masalah sosial khas negara Afrika miskin. Isaac Nabwana pertama kali mendirikan Ramon Film Production di sana. Sekarang telah mengumpulkan lebih dari 100 aktor lokal serta kru yang semuanya bersifat volunteer demi menghidupkan industri film independent. Pengaruh film laga benar-benar menumbuhkan mimpi seni serta harapan tinggi bagi orang-orang ini. Ada ironi sekaligus simpati mungkin bagi yang melihat dokumenter yang prakarsai Alan Hofmani, cinematografer Andreas Von Scheele dan Ben Barenholtz.

“Produksi film bisa menantang di tiap kondisi, namun dalam tinggal di tempat kumuh benar-benar tantangan yang unik termasuk masalah buta huruf, penyakit, dan susahnya menyediakan kebutuhan dasar seperti air, listrik dan papan,” seperti ditulis di keterangan Kickstarter mereka.

Kemudian, apakah membuat film menjadi sesuatu yang mewah? Hanya diperuntukan bagi kelompok sosial kelas menengah-atas yang sekedar menjadikan film perpanjangan hobi dan profit? Singkatnya, film adalah mainan kelas elitis yang sangat berjarak dengan kelas bawah sebagai bagian dari produksi?

Rasanya, Wakaliwood mengubah sedikit stereotype itu. Banyak tentunya sudah menyadari keklisean membuat film itu sulit ketika berbenturan pada variabel dana pun perlengkapan. Kalau diperhatikan, terjangkaunya kamera digital menjadi wahana menyudahi sekat kelas produsen film. Artinya, akses kelas bawah untuk memproduksi film semakin lebar. Yang artinya juga bukan tidak mungkin, industri film mampu dibentuk dari sebuah kampung miskin di benua Afrika bernama Wakaliwood. Bahkan, Indonesia pun negara yang terbilang mampu dan berdemokrasi ini belum pernah memproklamirkan visi industri sinemanya, semudah menyebut Wakaliwood.

Globalisasi dan teknologi tidak sepenuhnya luruh jika memandang ini. Wakaliwood sendiri bisa sampai ada di depan mata saya merupakan andil besar dari dua hal tadi. Mungkin inilah sebuah demokrasi bertemu globalisasi dan teknologi; sebuah fenomena Wakaliwood. Tidak peduli lokasi, biaya, dan teknis, ia kini memiliki kesempatan yang sama untuk jadi perbincangan global. Sejauh hal tersebut unik dan merupakan ekspresi budaya yang spesifik.

Wakaliwood Antitesa Hollywood dan Indonesia

Wakaliwood sebenarnya sukses menjungkirbalikkan fondasi estetika sinema yang dibangun kapital-kapital Hollywood. Misalnya, bintang film yang berparas mulus, potrait gambar halus, beteknologi penuh pulus dan lain-lain. Itu memang sangat menghibur. Namun sejujurnya, lantas film semacam Hollywood itu mampu menggambarkan sebuah realitas?

Hollywood berjasa mendistribusikan formula film yang baik, mereka yang mampu menunda rasa percaya dari rekayasa-rekayasa. Sayangnya, reproduksi itu seakan berperan menjauhkan kita dari kenyataan-kenyataan.

“Kamera seperti memikul kutukan akan selalu bermasalah dengan yang nyata,” tulis Hikmat Darmawan, dalam tulisannya berjudul Yang Nyata Dalam Sinema.

Namun, kritikus film dan komikus tersebut mencontohkan pergerakan Dogme 95 sebagai revolusi sinema bersenjata kamera digital. Gerakan medium seni yang tumbuh di Eropa era 90-an itu meletakkan posisi tawar kamera sebagai relasi langsung dengan subjeknya secara nyata dan melawan prinsip-prinsip Hollywood. Kamera digital berhasil meminimalisir kehadiran kamera itu sendiri saat merekam kenyataan. Sehingga, kita seolah-olah ada di antara kenyataan yang dihadirkan. Akibatnya sendiri, Dogme 95 mempunyai ciri khas tampilan yang amatiran, misal kamera yang tidak stabil atau pencahayaan yang labil.

Secara tidak disadari, Wakaliwood juga demikian. Kamera digital yang berukuran lebih mungil dari kamera seluloid itu dapat menyusup ke tempat-tempat terkecil nan terhimpit. Seperti yang kita lihat di film khas Wakaliwood, kamera secara jujur merekam rumah-rumah kumuh mereka sebagai latar. Efek-efek visual sengaja dibuat kacau karena teknologi mereka hanya sebatas itu bahkan amat terbatas. Di sini, kenyataan sosial dari masyarakat begitu leluasa dimasuki oleh subjek. Sementara kenyataan Hollywood tidak bisa seperti itu karena rekayasa-rekayasa hasil studio mengaburkannya.

Jauh sebelum Wakaliwood mencuri perhatian, Nollywood telah lebih dulu menyaingi Hollywood dan Bollywood. Nollywood sendiri adalah sebutan untuk industri perfilman Nigeria. Unesco sempat memasukan Nollywood di posisi kedua industri perfilman terbesar, di bawah India. Sementara Hollywood sendiri berada di posisi ketiga. Sebagai gambaran, secara keseluruhan UNESCO pada tahun 2006 mencatat Nollywood memproduksi 2.500 film dalam setahun, seperti dilansir dari Guardian.

Prestasi Nollywood memiliki akar rumput yang sama dengan Wakaliwood, yakni memanfaatkan apa yang dipunya semaksimal mungkin lewat kamera digital. Bahkan, bukan hanya dari sisi produsen namun juga konsumen. Budaya Menonton film bisa begitu memasyarakat di sana. Film Nollywood tercatat lebih didominasi oleh pemutaran-pemutaran secara informal bukan bioskop. Berbekal peredaran CD, film diputar lebih banyak di ruang alternatif seperti ruang gedung yang disulap bioskop dadakan. Walaupun ada juga yang lebih banyak menonton di rumah.

Bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Gedung bioskop yang dimonopoli 21 group itu menyekat konsumen film Indonesia berdasarkan kelas sosial. Lewat bioskop yang menggandeng mall-mall terkemuka di Indonesia itu, jelas target utama penonton film Indonesia adalah kelas menengah-atas. Belum lagi di sana kita hanya duduk nyaman menyaksikan film-film Hollywood karena film Indonesia masih kalah jumlah produksi.

Kita bisa saja berdemokrasi politik, namun lewat industri sinema kita bisa melihat demokrasi sosial negara ini masih tertinggal dari negara Uganda sekalipun. Pilihan masyarakat kelas bawah pun jatuh ke DVD bajakan karena sempitnya akses pergi ke bioskop. Melihat ini, saya kembali terenyuh. Dan, Joko Anwar ada benarnya juga.

“Indonesia punya potensi luar biasa bagi industri film degan 250 juta penduduk yang berpotensi sebagai penonton, seperti US, India, Tiongkok,” ujarnya di Twitter. “Sayangnya, industri yang berpotensi berkontribusi banyak pada pendapatan negara ini selalu melempem,” lanjutnya. (Trn)

(Visited 95 times, 1 visits today)

Author: Trian Solomons

Share This Post On

Submit a Comment